Ada Perbedaan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu-MK

Ratna Dewi Pettalolo

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan terdapat perbedaan penanganan pelanggaran dalam proses pemeriksaan di Bawaslu dengan penanganan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, alasan pertama yaitu pelapor tidak melengkapi laporan sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil. Menurutnya hal ini bisa dilengkapi saat perkara dibawa ke MK.

Baca selengkapnya/berlangganan , disini

Be the first to comment on "Ada Perbedaan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu-MK"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: