Kemenkumham Harus Ambil Langkah

DIWAWANCARA. Pelaksana Tugas Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf didampingi Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Doni Hermawan dan Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Inf Ary Sutrisno saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu.

TASIK – Pelaksana Tugas Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menyarankan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil langkah menyikapi Lapas Klas II B Tasikmalaya yang sudah over kapasitas.

Saat ini, kata dia, Lapas Tasikmalaya sudah penuh. Lapas yang diperuntukkan 88 warga binaan, saat ini dihuni 300 lebih narapidana.

”Kondisi itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera mengambil langkah bagaimana memindahkan lapas ini agar layak untuk warga binaan,” kata Yusuf saat diwawancara di Bale Kota Tasikmalaya, Senin (5/4/5).

Menurut dia, bila Lapas Tasikmalaya tidak cepat direlokasi dan menggunakan lokasi yang sama, maka warga binaan akan terus menumpuk.

”Penumpukan itu sudah tidak manusiawi, apalagi saat ini kondisinya sudah 300 lebih warga binaan, yang seharusnya dihuni hanya 88 warga binaan,” kata dia menuturkan.

Saat ini, kata Yusuf, sebanyak 90 warga binaan di Lapas Klas II B Tasikmalaya juga terkonfrmasi positif Covid-19. Mereka, kata Yusuf, tidak mungkin dikarantina di rumah sakit. ”Berarti harus dikarantina mandiri di sana,,” kata dia.

Apalagi melihat kondisi sebelumnya ada tahanan kejaksaan negeri yang menjalani isolasi melarikan diri saat diisolasi di Rumah Sakit Purbaratu. ”Karena pengamanan di rumah sakit tidak seketat pengamanan yang ada di lapas,” kata orang yang kini memimpin Kota Tasikmalaya ini.

Dalam wawancara terpisah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tasikmalaya Davy Bartian mengatakan, saat ini Lapas Tasikmalaya dihuni 346 warga binaan. Padahal idealnya 88 orang. ”Itu memang kondisi saat ini,” kata dia.

Soal lapas yang mengalami over kapasitas, kata Davy, terjadi di Jawa Barat.
”Tentunya bila ada lokasi relokasi yang baru dan lebih luas akan lebih memudahkan kami dalam memberikan pembinaan. Termasuk dalam pencegahan penyebaran Covid-19 bersama-sama,” kata dia menjelaskan.

Sebelumnya, dorongan agar Lapas Tasikmalaya direlokasi datang dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam.

Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya meminta Pemkot Tasikmalaya menangkap sinyal Kemenkumham yang siap bekerja untuk merelokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tasikmalaya.

Ketu Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam mengatakan relokasi lapas tersebut sudah menjadi keharusan demi kemanusiaan dan pembinaan warga binaan yang lebih optimal.

“Hak mereka harus diperjuangkan, karena mereka juga manusia yang harus diberikan hak yang sama seperti masyarakat lainnya,” katanya kepada Radar, Kamis (1/4/2021).

Kondisi lapas saat ini sudah tidak lagi representatif. Selain sudah oper kapasitas. Lapas yang seharusnya dihuni 88 warga binaan kini dihuni 300 lebih.

“Kasihan mereka. Mereka ini manusia yang harus diperjuangkan hak-hak, dan ini kewajiban pemerintah memperjuangkan itu,” kata dia.

Sinyal dari Kemenkumham saat ini yang menyatakan bahwa bisa saja lapas direlokasi asalkan ada kerja sama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Kemenkumham. Hal itu, kata dia, harus direspons baik dan ditindaklanjuti. “Karena memang dalam hal ini harus ada keberpihakan pemerintah, salah satunya menyediakan lahan yang luas dan representatif,” kata dia.

Respons itu saat ini tinggal adanya kemauan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menyediakan lahan untuk relokasi lapas dan lainnya. Tentu dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemankumham.
“Saat ini tinggal kemauan Pemerintah Kota Tasikmalaya akan relokasi itu,” kata Dede.

Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya akan terus berupaya dan mendorong agar relokasi lapas tersebut bisa direalisasikan. “Kami akan terus mendorong dan mendukung relokasi itu,” kata politis senior PKS ini. (ujg)

Be the first to comment on "Kemenkumham Harus Ambil Langkah"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: