Wacana Amandemen Harus Dikaji

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI

JAKARTA – Berbagai dinamika saat ini terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945 harus dikaji lewat dialog yang konstruktif.

Dialog yang dilakukan, tidak dimaksudkan untuk mendukung pendapat satu dan lainnya. Namun semata untuk tata kelola yang mampu mewujudkan jalan terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, realitas kebangsaan mengajarkan bangsa ini dibangun dari berbagi pikiran konstruktif lewat berbagai dialog.

Karena itu, komitmen kebangsaan yang dibangun oleh founding fathers, dan juga komitmen kebangsaan yang dibangun di atas semangat reformasi harus tetap konsisten menjaga eksistensi NKRI.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berpendapat, momentum amandemen UUD 1945 harus didasari semangat menata kembali acuan bernegara.

Menurutnya, terdapat beberapa wacana permasalahan sistem ketatanegaraan. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) misalnya akan menimbulkan konsekuensi pada sistem presindesial.

Jadi, sebelum mengamandemen UUD 1945 harus melalui kajian yang mendalam. Demikian pula dengan usulan PPHN yang harus dikaji ulang, dipertimbangkan kembali secara mendalam.

“Jika butuh GBHN dalam bentuk PPHN, ini dapat diakomodasi dalam bentuk undang-undang saja, tanpa perlu ada amendemen kelima (UUD 1945),” kata Taufik. Menurutnya, bahwa upaya mengubah konstitusi negara bukan persoalan yang mudah.

Pasalnya, amendemen terhadap UUD 1945 harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 37 ayat (1) dan (5) UUD NRI Tahun 1945, serta wajib melalui evaluasi dan pembahasan yang mendalam dengan seluruh elemen bangsa.

Setidaknya ada beberapa catatan kritis, yang sempat dibahas dalam pertemuan internal Partai NasDem, terkait dengan wacana amendemen kelima UUD 1945.

Catatan kritis itu salah satunya menyoroti wacana amendemen demi mengembalikan kembali GBHN dalam bentuk PPHN.

Terkait dengan wacana itu, Taufik berpendapat bahwa penetapan PPHN justru dapat melemahkan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Padahal, amendemen pertama sampai amendemen keempat UUD 1945 yang dibuat pasca-Orde Baru, salah satunya bertujuan untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

“Jika GBHN (atau PPHN) dihidupkan kembali, dan ada pergantian presiden yang memiliki visi tertentu sesuai dengan kondisi zaman dan sebagainya, presiden justru nantinya terikat dengan PPHN, yang dapat menggeser sistem presidensial,” kata Taufik saat menerangkan catatan kritisnya terkait wacana amendemen UUD 1945.

Tidak hanya itu, kata dia, jika amendemen benar-benar dilakukan, dia khawatir itu ber­potensi dapat mengutak-atik pasal lain yang sebenarnya tidak bermasalah. (khf/fin)

Be the first to comment on "Wacana Amandemen Harus Dikaji"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: