AHY Serahkan Berkas ke Kemenkumham dan KPU

Tinggal Pembuktian Legalitas

SAMBANGI. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama sejumlah kader Demokrat menyambangi Kantor Kemenkumham di Jakarta, Senin (8/3/2021). AHY menegaskan keabsahan partai yang dipimpinnya itu usai digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

JAKARTA – Tinggal pembuktian. Dua kubu kepemimpinan di Partai Demokrat yang tengah berseteru saling klaim. Tidak mau kecolongan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung safari.

Kemarin (8/3/2021), AHY menyerahkan berkas-berkas legalitas Partai Demokrat yang sah dan bukti-bukti illegalitas KLB Sumut, ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, dilanjutkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini hadir bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

“Yang spesial tentu karena saya hari ini didampingi oleh 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mewakili seluruh Ketua DPC dan seluruh Kader Partai Demokrat di wilayah Indonesia, Aceh sampai dengan Papua. Mereka adalah para pemilik suara yang sah,” terangnya.

Ia melanjutkan jika laporan yang disampaikan ke Kemenkumham tidak hanya verbal. Tetapi juga dalam bentuk dokumen.

“Ada lima kontainer yang kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) yang mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional,” tambahnya.

Partai Demokrat menyerahkan Konstitusi Partai Demokrat, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Yangga (AD/ART) yang juga telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

Juga kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

“Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta bahwa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun.

Ini langkah-langkah yang kami tempuh, kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan,” papar AHY.

Ia meyakini jika Kemenkumham memiliki integritas dan bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang diserahkan hari ini. Jika pelaksanaan KLB, panitia dan peserta tidak sah.

“Kami ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi lebih dari segalanya kami juga ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita.

Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semuanya terang benderang dan keadilan dapat kita nikmati bersama,” tambahnya.

Sementara itu, di Komisi Pemilihan Umum, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ilham Saputra menyampaikan keprihatinannya. Yakni atas adanya permasalahan yang saat ini tengah dihadapi Demokrat.

Ilham memastikan sistem informasi digital KPU masih mencatat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai.

“Sampai saat ini, kami masih memegang SK dari Kemenkumham yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY,” kata Ilham.

Ilham kemudian menjelaskan semua informasi mengenai partai politik, termasuk anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan daftar pengurus serta keanggotaan partai telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), laman yang dikelola oleh KPU.. (khf/fin)

Be the first to comment on "Tinggal Pembuktian Legalitas"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: