Revisi Pasal Karet, Pemerintah Bentuk Tim

Twitter @PolhukamRI BERBICARA. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat berbicara di salah satu pertemuan.

JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat mengambil langkah untuk segera merumuskan revisi UU ITE. Ada dua tim yang dibentuk. Di bawah Menkopolhukan dan Kemenkominfo. Tujuannya, memilah pasal mana yang memiliki tafsir dan interpretasi yang dianggap sebagai pasal karet.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, pihaknya telah membentuk dua tim. Tim pertama yang bertugas membentuk interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet.

Dia mengaku Kemenkominfo mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah UU ITE yang mengandung muatan satu pembuatan kriteria implementatif agar tidak terjadi pasal karet.

Mahfud menerangkan, tim pertama itu, kata dia, akan dilakukan oleh Kemenkominfo di bawah pimpinan Johnny G Plate bersama timnya, tetapi tetap di bawah Kemenko Polhukam.

“Tim yang kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Karena ada gugatan UU ini, karena mengandung pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi,” tutur Mahfud lewat video conference-nya, Jumat (19/2) malam.

Pihaknya juga akan mendiskusikan dan mengundang pakar, PWI, LSM untuk mengetahui mana saja yang dianggap pasal karet dan diskriminatif secara terbuka. “Kita juga akan mendengar DPR, karena ada anggota DPR yang tidak setuju UU ITE ini direvisi. Selanjutnya dua tim ini akan bekerja pada hari Senin 22 Februari,” ujar Mahfud MD.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, UU ini memiliki banyak pasal karet yang tidak berkeadilan dalam penerapannya. Keberadaannya juga seringkali dimanfaatkan untuk menjerat pribadi atau kelompok masyarakat dengan alasan yang subjektif.
“Saya menyayangkan penegakan hukum UU ITE selama ini masih menimbulkan kekhawatiran, kegamangan, dan kecemasan di tengah masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya,” ujar Guspardi.

Lebih lanjut dia menerangkan, selama ini UU ITE menimbulkan multitafsir secara sepihak sekaligus berpotensi adanya kriminalisasi. Untuk itu, revisi undang-undang perlu disampaikan secara terbuka dan tegas oleh Presiden, direspons secara positif oleh DPR RI, dan ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan terkait.

“Filosofi dan tujuan dibuatnya UU ITE seharusnya perlu dikembalikan pada niat awal pembentukannya, yaitu memastikan transaksi elektronik atau e-commerce berjalan dengan baik sehingga hak-hak konsumen bisa terlindungi. Maka diperlukan kajian yang komprehensif terhadap revisi UU ITE ini. Sepertinya juga perlu membuka ruang aspirasi dan diskusi dari berbagai pakar dan elemen bangsa lainnya secara luas untuk mendapatkan masukan,” tuturnya.

Memperhatikan adanya usulan revisi UU ITE ini, legislator Fraksi PAN itu meminta pemerintah untuk segera mengajukan usulan revisi UU ITE kepada Parlemen. Dia menegaskan usulan harus berorientasi pada semangat untuk membangun ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, dan produktif. Tidak hanya itu saja, prinsip kebebasan menyampaikan pendapat dan menjunjung tinggi rasa keadilan juga harus dijamin oleh negara.

Sebelumnya, polemik UU ITE berawal dari keinginan pemerintah untuk menjaring aspirasi masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi adalah timbulnya ketakutan masyarakat akibat potensi multitafsir dan kriminalisasi menggunakan pasal karet UU ITE ini. Dalam kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Senin lalu (15/2), Presiden Joko Widodo mengumumkan akan merevisi UU ITE apabila implementasinya tidak menjunjung prinsip keadilan. (khf/fin)

Be the first to comment on "Revisi Pasal Karet, Pemerintah Bentuk Tim"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: