Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional Disosialisasikan kepada Para Pengusaha Kota Tasik

Satgas Minta Semua Pihak Patuh

UJANG NANDAR / RADAR TASIKMALAYA SOSIALISASIKAN. Tim Satgas Covid-19 di Kota Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional kepada pengusaha di Kota Tasikmalaya Selasa (12/1/2021). Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Pusat Pelatihan Industri Kerajinan Kota Tasikmalaya.

TASIK – Tim Satgas Covid-19 di Kota Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional kepada pengusaha di Kota Tasikmalaya Selasa (12/1/2021). Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Pusat Pelatihan Industri Kerajinan Kota Tasikmalaya.

Hadir Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya Firmansyah, Kepala Dinas Kesehatan dr Uus Supangat, Kasdim 0612 Tasikmalaya Mayor Inf Chandra Suhendra dan Waka Polres Tasikmalaya Kota Kompol Hidayatulloh SH SIK.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya Firmansyah mengatakan, sosialisasi PSBB Proporsional itu untuk menginformasikan kepada para pengusaha mengenai pelaksanaan PSBB Proporsional. Termasuk implementasi yang harus dilakukan oleh para pengusaha agar mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Tasikmalaya.

”Salah satunya setiap pengusaha, baik pengusaha rumah makan, mini market super market dan lainnya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Firmansyah, Selasa (12/1/2021).

Termasuk, setiap pengusaha menghidupkan kembali satgas di setiap tempat usahanya agar penerapan mekanisme regulasi Surat Edaran itu betul-betul diimplementasikan.
”Kalau dalam regulasinya seperti yang makan dalam 1 meja hanya bisa dua orang itu harus dilakukan oleh para pengusaha,” kata dia menjelaskan.

Termasuk, pengawasan dan pengendalian di setiap tempat usaha juga harus diaktifkan kembali. ”Itu harus benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan,” katanya.

Para pengusaha juga harus mentaati pembatasan jam operasional yang sudah ditentukan dalam surat edaran. Bahkan saat ini selama PSBB Proporsional hanya sampai pukul tujuh malam.

”Bagi pengusaha yang melanggar, sanksinya sudah jelas bagi tempat usaha, mulai dari sanksi administrasi, sanksi ketentuan denda, bahkan penutupan sementara bagi pengusaha yang melanggar Aturan Wali Kota melalui Surat Edaran Nomor 25,” kata dia.

Kasdim 0612 Tasikmalaya Mayor Inf Chandra Suhendra mengatakan, setiap pengusaha di Kota Tasikmalaya wajib menyediakan atau membentuk Satgas Covid-19.

”Satgas Covid-19 di setiap tempat usaha wajib memberlakukan protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu, menyediakan hand sanitizer dan lainnya,” kata dia.

Termasuk setiap tempat usaha juga, khususnya tempat makan, membatasi pengunjung dalam satu meja, kalau bisa take away. “Intinya tidak terkecuali selama PSBB Proporsional semua harus menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan, karena bila tidak akan ada tindakan tegas dari petugas,” kata perwira menengah ini menjelaskan.

Keputusan dan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional untuk Kota Tasikmalaya mulai diberlakukan Senin (11/01) hingga 25 Januari 2021.
Keputusan PSBB Proporsional di Kota Tasikmalaya telah ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf Senin pagi di kantornya dan telah diedarkan ke masyarakat.

“Surat Edaran ini pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Kota Tasik. Kita ikuti kebijakan dari gubernur yang mencakup semua kegiatan masyarakat juga,” Kata Sekretasris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan saat dihubungi Senin (11/1).

Kebijakan itu, diterapkan karena sesuai instruksi pemerintah pusat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, termasuk di Provinsi Jawa Barat, khususnya juga di Kota Tasik.

“Tingginya kasus penularan kasus positif berdasarkan tingkat kematian, kasus kesembuhan, kasus aktif dan tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit untuk ICU serta ruang isolasi,” katanya.

Maka dengan itu sesuai surat edaran selama 14 hari ke depan, membatasi aktivitas di tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan diberlakukan prokes yang lebih ketat, meniadakan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya secara tatap muka pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

“Kecuali ponpes yang peserta didiknya bermukim di asrama dalam lembaga pendidikan tersebut dengan menerapkan prokes secara lebih ketat, yang sebelumnya mengajukan izin terlebih dahulu ke Satgas Covid-19 melalui kantor Kemenag,” kata dia.

Pembatasan juga dilaksanakan pada kegiatan tempat wisata, seperti kolam renang, karaoke dan bioskop. Itu semua ditutup.

Adapun restoran, rumah makan, cafe mandiri boleh buka dengan ketentuan konsumen take away serta jam operasional dimulai dari jam 08.00 sampai dengan 19.00.

“Pusat perbelanjaan dan toko swalayan boleh buka dengan jumlah pengunjung dibatasi 25 persen dari kapasitas dan jam operasionalnya dimulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 19.00 malam dan lain sebagainya,” kata dia.

Sementara itu kritikan datang dari Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Pipin Hidayat kepada Pemkot Tasikmalaya. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Tasikmalaya melalui surat edaran seolah menjadi kiasan semata.

“Hal ini dibuktikan dengan lalai bahkan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat dengan melakukan kegiatan seperti touring Pemkot Tasikmalaya ke Pangandaran,” kata dia.

Seharusnya Pemkot memberikan contoh baik dalam melakukan kegiatan-kegiatan bagi masyarakat, mulai dari masalah waktu, tempat dan aktivitas kegiatan yang dilakukan.

“Kegiatan ini sangat ironis sekali di tengah tegasnya kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, tidak melakukan aktivitas pembatasan waktu pemerintah,” kata dia.

Menurut dia, segala kemungkinan ter­kecil dalam situasi Covid-19 harus diantisipasi, saat ini hampir 98 persen kelu­rahan di Kota Tasikmalaya, kata dia, terdapat penyebaran Covid-19. Maka ”wajar” apabila masyarakat kota Tasik­malaya masih lalai terhadap segala kebijakan dan imbauan yang dikeluarkan oleh pemkot.

“Karena pemkotnya sendiri pun lalai dan melanggar atas komitmen kebijakan yang telah dibuatnya. Kegiatan yang dilakukan pemerintah harus berbanding lurus dengan kebijakan yang dibuat,” kata dia mengingatkan. (ujg)

Be the first to comment on "Satgas Minta Semua Pihak Patuh"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: