Posko Tingkat Desa Bisa Menggunakan Dana Desa

Mendagri Instruksikan Daerah Optimalkan Posko Covid-19

rangga jantika / radar tasikmalaya MENGARAHKAN KENDARAAN. Petugas di Posko Covid di pintu masuk ke Kota Tasikmalaya di Indihiang saat mengarahkan pengendara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan saat PSBB di awal pandemi 2020.

JAKARTA – Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota. Kepala daerah diminta mengoptimalkan kembali Posko Satgas Covid-19 sampai dengan tingkat desa.

Inmendagri dikeluarkan me­nin­dak­lanjuti kebijakan pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Di antaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

“Pengaturan pemberlakuan pembatasan ini berlaku mulai 11 sampai 25 Januari, untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi secara berkala, harian, mingguan dan bulanan,” Kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan, Kamis (7/1/2021).

Ia melanjutkan, untuk melakukan pembatasan dan upaya upaya lain, jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

“Kalau kita cermati dina­mika dan per­kem­bangan yang ada, eskalasi pe­nyebaran Covid-19 kian naik dan belum me­nun­jukkan tren penurunan, maka sangat diperlukan langkah-langkah un­tuk mengendalikan pandemi ini,” ujarnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo berharap dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah dapat menekan angka kasus Covid-19.

Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud. Berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen. Dia juga berharap pada periode ini, prosentase penurunan angka kasus dapat lebih besar lagi.

”Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

Tentunya hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan
”Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita,” kata Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan Covid-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko Covid-19. (khf/fin)

Be the first to comment on "Mendagri Instruksikan Daerah Optimalkan Posko Covid-19"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: