Menegakkan Hukum Pemilu Tak Mudah

MENJELASKAN. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat menjelaskan tentang menegakkan keadilan hukum pemilu.

JAKARTA – Menegakkan keadilan sebagai instrumen penegakkan hukum pemilu di Indonesia bukanlah perkara mudah.

Proses pembuktian pelanggaran pemilu/pilkada memerlukan kecermatan, kesabaran, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan dalam menegakkan hukum pemilu, sulit sekali membuat pembuktian untuk mencari keadilan.

Dia menjelaskan dalam setiap proses penegakkan hukum pemilu harus memenuhi unsur materil dan formil.

Namun, baginya proses pembuktian kedua unsur tersebut sukar terpenuhi terlebih dengan adanya batasan waktu.

”Keterpenuhan unsur pun sulit dituntaskan karena kalau ranah pidana, Bawaslu tidak bisa menangani sendiri.

Beda hal kalau pelanggaran administrasi, pasti ranah Bawaslu sepenuhnya,” tegasnya, lewat keterangan resmi, Sabtu (2/1/2020).

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Raka Sandi menjelaskan, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Salah satunya, penempatan tempat pemungutan suara (TPS).

”Pada penyelenggaraan pemilu berikutnya selain bencana nonalam pandemi Covid-19 adalah kondisi geografis yang berpengaruh pada lokasi TPS di daerah pelosok,” ujar Dewa.

Selanjutnya, masalah klasik juga harus diperbaiki,. Yakni soal DPT. Akurasi daftar pemilih tetap (DPT) perlu diperhatikan bagi pemilih yang telah meninggal. Pemilih tersebut mesti dicoret dari DPT.

Sosialisasi juga perlu dilakukan lebih masif. Termasuk kedisplinan saat hadir ke TPS sesuai waktu yang tertera di undangan. Sehingga, tidak ada pemilih yang tidak dapat memberikan hak suara lantaran telat.

Dia menuturkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mencapai 76,09 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 sebesar 69,06 persen.

KPU meyakini tingginya partisi­pasi pemilih tidak terlepas dari pe­ran aktif penyelenggara pil­kada, aparat kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya.

Mere­­ka telah bekerja maksimal untuk memastikan pelaksanan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.

”Ucapan terima kasih juga diberikan kepada masyarakat yang telah datang ke TPS memberikan hak suaranya dengan tetap patuh menerapkan protokol kesehatan,” tutupnya. (khf/fin)

Be the first to comment on "Menegakkan Hukum Pemilu Tak Mudah"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: