Tambah 690 TPS, Jumlah Pemilih Dibatasi

SIMULASI. KPU Kabupaten Tasikmalaya menggelar simulasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan protokol kesehatan di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Minggu (22/11).

TASIK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan , Jajang Jamaludin SAg mengatakan dampak pandemi Covid-19 yang mewajibkan setiap kegiatan menerapkan protokol kesehatan (prokes), membuat KPU harus menambahkan jumlah TPS untuk menghindari kerumunan.

“Awalnya TPS yang kita siapkan sebanyak 3.050, kini bertambah menjadi 3.740 TPS. Artinya ada penambahan sebanyak 690 TPS,” ujarnya kepada Radar, Minggu (22/11).

Baca selengkapnya/berlangganan , disini
Termasuk, kata Jajang, jumlah batas pemilih di TPS yang awalnya satu TPS bisa digunakan sebanyak 800 orang. Kini dibatasi hanya untuk 500 orang.

”Ini ikhtiar KPU, supaya tidak terjadi kerumunan massa. Jadi pencoblosan di satu TPS itu maksimal 500 orang,,” paparnya.

Untuk itu, kemarin (22/11) KPU telah melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan protokol kesehatan.

“Selain simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penerapan aplikasi Si Rekap, agar saat pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan matang,” terang Jajang.

Sebab, menurut Jajang, pemungut dan perhitungan surat suara di Pilkada serentak 2020 berbeda dengan pemilihan kepala daerah atau Pemilu sebelumnya. Karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan.

“KPU pun akan menyediakan alat suhu tubuh, tempat cuci tangan, handsanitizer, penyemprotan disinfektan, ruang khusus pemilih yang suhunya tinggi dan pemilih harus memakai masker, sarung tangan dan jaga jarak,” jelas dia.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Istianah MAg menambahkan penyelenggara dan pemilih wajib menerapkan prokes ketat.

Dengan menggunakan masker dan cuci tangan, jaga jarak serta gunakan sarung tangan saat melakukan pencoblosan.

“Sarung tangan baru dibuka saat tinta diteteskan ke tangan pemilih sebagai tanda usai memberikan hak pilih. Ini kita simulasikan benar-benar penyelenggaraannya. Semoga Pilkada tidak menjadi klaster baru Covid-19,” ungkap dia.

Pencoblosan Akan Super Ketat

Lembaga penyelenggara pemilu memastikan jika pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, akan memberlakukan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Hal ini sesuai dengan arahan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Pemberlakuan ini, bukan hanya dilakukan di zona merah. Semua daerah pelaksana Pilkada harus menerapkan pemberlakuan hal yang sama.

Anggota KPU RI, Ilham Saputra mengatakan masih ada keraguan dan kekhawatiran dari para pengamat maupun masyarakat akan pelaksanaan pemungutan suara di TPS menjadi klaster baru penularan Covid-19.

“Untuk itu kita harus bisa me­nepis kekhawatiran tersebut de­ngan memberlakukan prokes ketat di semua zona.

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus inten­sif menyosialisasikan hal ini ke masya­rakat,” ujar Ilham, Kamis, (19/11).

Melalui sosialisasi prokes ketat di TPS, ia meyakini masyarakat akan terjaga kepercayaannya dan selanjutnya berpartisipasi dalam pemilihan 2020.

Dia menilai lembaganya harus terus menggunakan sumber daya yang ada, seperti relawan demokrasi (relasi) dan komunitas, untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal ini salah satu upaya pencapaian target partisipasi nasional sebesar 77,5 persen.

”Semua penyelenggara pemilihan juga harus mempunyai inovasi dalam sosialisasi tersebut. Perhatikan bagaimana respons masyarakat terhadap inovasi yang telah dilakukan, apakah output sudah sesuai, semua harus bisa terukur,” katanya.

Selanjutnya, harus juga diperhatikan segmentasi, seperti pemilih pemula yang mempunyai basis suara banyak.

“Perhatikan juga pemilihan di daerah perkotaan, mengingat kadang masyarakat di kota lebih apatis terhadap proses politik,” tutur Ilham.

Ilham mengingatkan agar para penyelenggara pemilihan berhati-hati dengan simbol-simbol yang mengarahkan kepada salah satu pihak.

Dia ingin jajarannya memastikan tidak ada hal-hal yang menimbulkan persoalan atau dirugikan, ketika salah satu kalah dalam pemilihan, hal itu bisa menjadi bahan laporan ke Bawaslu dan DKPP. (dik/fin)

Baca selengkapnya/berlangganan , disini

Be the first to comment on "Tambah 690 TPS, Jumlah Pemilih Dibatasi"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: