Lapas Tunggu Bantuan Pemerintah Daerah

Tidur Pun Berhimpitan

SEMPIT. Over kapasitas membuat warga binaan Lapas Klas II B Tasikmalaya berdesakan di dalam sel, Selasa (8/9).

TAWANG – Lapas Klas II B Tasikmalaya tak bisa berkutik soal over kapasitas. Kondisi warga binaan bergantung pada kepedulian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Kalapas Klas II B Tasikmalaya, Sulardi menjelaskan kondisi Lapas yang over kapasitas tidak bisa dipungkiri.

Namun pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin supaya situasi warga binaan tetap kondusif. “Sebisa mungkin kita lakukan pembinaan yang baik,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (8/9).

Berdasarkan data Selasa 8 September 2020, jumlah penghuni Lapas Klas II B Tasikmalaya mencapai 302 dengan standar ideal 88 orang.

Hal itu setelah pihaknya melakukan mutasi warga binaan ke Lapas lain dan juga proses asimilasi. “Kalau tidak ada asimilasi atau pemindahan, bisa lebih dari 500 orang di sini,” katanya.

Kapasitas yang berlebihan memberikan dampak kepada ruang bagi warga binaan. Khususnya di jam tidur, di mana mereka harus berdesak-desakan. “Ya misalkan ruangan yang idealnya untuk 9 orang, ini diisi lebih dari 20 orang,” terangnya.

Selain itu, proses pembinaan pun berjalan kurang maksimal karena tidak ada sarana yang memadai. Standarnya, Lapas harus memiliki berbagai sarana pembinaan baik kerajinan sampai pertanian. “Tempat ibadah saja kita belum punya, untuk salat berjamaah kita gunakan ruangan aula,” katanya.

Soal upaya relokasi, pihaknya sudah kerap melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Namun, sejauh ini belum ada kejelasan bantuan untuk Lapas. “Kalau lahannya sudah ada, kita tinggal mengajukan dana untuk pembangunan,” terangnya.

Padahal, penghuni Lapas merupakan warga Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga pemerintah daerah terkai, seyogianya mendukung Lapas untuk memiliki standar ideal. “Kita belum sampai pada standar minimum lapas,” terangnya.

Jika relokasi terealisasi, bangunan Lapas yang sekarang tetap akan dimanfaatkan untuk menjadi rumah tahanan. Dengan begitu warga binaan dan tahanan ditempatkan secara terpisah. “Seperti di Garut, kan sudah terpisah,” tuturnya.

Disinggung soal wacana barter, di mana lahan Lapas saat ini akan diambil Pemkot, hal tersebut bisa saja terjadi.

Akan tetapi, pembangunan Lapas baru harus menjadi beban Pemkot. “Kalau Pemkot hanya menyiapkan lahan saja, Kemenkumham juga tidak mungkin memberikan aset ini (Lapas sekarang),” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, DPRD sempat mengajak pihak lapas meninjau sebuah lahan di Kecamatan Bungursari.

Menurutnya lahan itu terbilang cocok karena selain luas juga aksesnya tidak sulit. “Tapi itu baru peninjauan, belum jelas apa lahan itu memang akan diberikan kepada kami atau tidak,” pungkasnya. (rga)
[/membersonly]

Be the first to comment on "Tidur Pun Berhimpitan"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: