NPHD Dua Daerah Paling Disorot

DKPP MENDUKUNG. Ketua DKPP Muhammad bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/7/2020). DKPP memberikan dukungan ke Kemendagri untuk menuntaskan segala problem keuangan di daerah dan mendukung pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melaporkan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk memonitor daerah yang belum menuntaskan dana pencairan. Dari data sementara, ternyata baru 91,73% untuk KPUD. Kondisi mengkhawatirkan terjadi di Kota Bandarlampung dan Kabupaten Pegunungan Bintan.

Ya, secara keseluruhan dana NPHD yang telah direalisasikan ke KPU sebesar Rp 9,36 triliun dengan persentase 91,73%; Bawaslu sejumlah Rp 3,150 triliun dengan persentase 91,07%, dan PAM berjumlah Rp 618,063 miliar atau 40,25 %.

Pelaksana Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian menjelaskan, daerah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang telah berhasil transfer 100% dana NPHD KPU dari 209 yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri, Jambi, Bengkulu dan 202 kabupaten/kota.

Baca selengkapnya , disini

Be the first to comment on "NPHD Dua Daerah Paling Disorot"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: