Pedagang Taman Kota Menuntut Solusi Konkrit

PKL Dilarang, Pasar Modern Boleh

AUDIENSI. Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Kota menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD dalam audiensi di Sekretariat DPRD, Rabu (22/7).

TASIK – Para Pedangang Kaki Lima (PKL) di seputaran batu andesit, Taman Kota mengadu ke DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (22/7). Mereka menuntut solusi untuk kelangsungan aktivitas usaha yang digeluti.

Saat audiensi di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) itu, hadir Ketua Komisi II Andi Warsandi dan anggotanya Eki Wijaya, Murjani dan Muhammad Rijal Ar Sutadiredja, hadir pula Ketua Komisi III Bagas Suryono, Wakil Ketua Komisi I H Enjang Bilawini dan Sekretarisnya Anang Safaat.

Koordinator PKL Tamkot, Hendra Rosidin mengungkapkan keinginan para PKL andesit untuk bisa berjualan dengan tenang. Padahal mereka sudah berupaya setertib mungkin dan tidak memasang lapak permanen. “Kami hanya berdagang pukul 16.30 sampai 22.00,” ungkapnya.

Jika memang pemerintah peduli dan PKL andesit perlu ditata,  pihaknya siap untuk mengikuti arahan. Asalkan masih berada di lingkungan Taman Kota karena berkaitan dengan jarak dan penghasilan pedagang.

“Kami ini PKL Taman Kota,  kalau kami dipindah ke tempat lain Taman Kota juga harus dipindah, “ ujarnya.

Rekannya sesama pedagang, Diki Ahmad menyebutkan bahwa tidak ada rambu larangan berjualan di sekitar Taman Kota. Maka dari itu, dia dan rekan-rekannya bisa melakukan aktivitas berjualan. “Kami tidak melihat ada larangan di situ, “ katanya.

Lanjut Diki, pemerintah harus berlaku adil dalam memperlakukan warganya. “Sejak awal pandemi Covid-19, PKL dilarang berjualan sementara pasar modern masih bisa beroperasi. Dan kami pun bukan ingin melawan aturan, tapi kami punya tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi,” katanya.

Menyikapi aduan PKL, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Muhammad Rijal Ar Sutadiredja menyampaikan bahwa PKL merupakan kelompok UMKM.

Pemerintah perlu menyelamatkan dan menjaga kelangsungan aktivitas usaha mereka.

“Kami akan mendorong pemerintah bisa menata PKL lebih baik, tapi PKL juga harus bisa mengikuti ketika ada penataan,“ ujarnya.

Di sisi lain,  langkah pemerintah yang positif pun perlu diapresiasi terkait penataan pusat kota.

Sayangnya, dia menilai Pemkot tidak punya perencanaan jelas, bahkan tidak konsisten dengan upaya yang dilakukan.  “Dibukanya batu andesit menunjukkan pemerintah tidak konsisten, “ katanya.

Jika keberadaan Taman Kota ditujukan menjadi pusat keramaian,  menurut Rijal, hal itu harus dibarengi dengan penataan yang baik.

Untuk itu, dia lebih setuju jika tempat keramaian baru dibangun di wilayah pesisir. “Jadi tidak terfokus di pusat kota saja,” terangnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono mendukung keinginan dari para PKL Tamkot.

Namun dinas terkait perlu memperjelas aturannya terkait apa yang dilarang dan diperbolehkan. “Secara prinsip saya mendukung, selama tidak ada ketentuan yang dilanggar,” singkatnya.

Sebelum menutup audiensi,  Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Andi Warsandi menyampaikan bahwa aspirasi dari para PKL akan menjadi bahan catatan untuk DPRD.

Selanjutnya, persoalan ini akan dibahas dengan dinas teknis terkait. “Mudah-mudahan solusi untuk persoalan ini didapat secepat mungkin,” pungkasnya. (rga)

Be the first to comment on "PKL Dilarang, Pasar Modern Boleh"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: