Demokrasi dan Indeks Kebahagiaan

Ade Zaenul Mutaqin

Oleh: Ade Zaenul Mutaqin

Terdapat peningkatan yang signifikan tingkat partisipasi Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor positif untuk perkembangan dan kemajuan demokrasi Indonesia.

Partisipasi publik (public participation) merupakan salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Kepercayaan dan rasa optimisme masyarakat terhadap proses demokrasi ini merupakan modal berharga bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Sebab tanpa trust yang kuat dari rakyat, demokrasi akan kehilangan fondasi dan pijakannya.

Tingginya angka partisipasi Pemilu 2019, bisa jadi merupakan salah satu indikator tingginya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi (democratic consciousness). Bahkan lebih dari itu, angka partisipasi Pemilu 2019 menunjukkan bahwa rakyat masih percaya: melalui proses demokrasi, tujuan dan cita-cita ideal berbangsa dan bernegara bisa diwujudkan. Ada harapan dan keinginan yang dititipkan pada proses demokrasi (politics of hope).

Proses demokrasi merupakan ikhtiar untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Ada optimisme yang sedang dibangun. Ketika seseorang pada hari pemilihan datang ke TPS dan memberikan suaranya di bilik suara, pada hakikatnya ia sedang membangun harapan dan optimisme. Satu suara yang diberikan, ribuan harapan yang diimpikan. Impian kehidupan yang lebih baik, yang lebih adil, makmur, sejahtera, dan tentunya lebih bahagia.

Menurut Aristoteles dan Al-Farabi tujuan Negara adalah untuk mencapai kebahagiaan (eudaimonia, happiness, al-sa’adah) bagi warganya. Kebahagiaan merupakan puncak dari seluruh keinginan dan tujuan manusia dalam kehidupannya.

Para filsuf, agamawan, kaum sufi, cendekiawan dan sastrawan telah memperbincangkannya berabad-abad yang lalu. Gambaran ideal Aristoteles tentang kehidupan yang bahagia adalah ketika masyarakat memperoleh hal-hal yang baik seperti kesehatan (good health), kekayaan (good money), hubungan sosial yang akrab atau persahabatan (good friends), keturunan yang baik (good birth), pengetahuan atau kebajikan, dan kebaikan itu sendiri (goodness).

Apa yang dikonsepkan oleh Aristoteles dan Al-Farabi tentang kebahagiaan sebagai tujuan bernegara telah melampaui zamannya. Walaupun pada mulanya konsep bahagia yang dirumuskan para filsuf dinilai abstrak, namun saat ini hampir semua Negara mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunannya menggunakan indeks kebahagiaan, Gross National Happiness (GNH) Index.

Pendekatan tersebut diyakini lebih holistik dan komprehensif dalam mengukur kualitas keberhasilan pembangunan suatu Negara atau wilayah dibandingkan dengan konsep Gross National Product (GNP).
Ada sembilan aspek yang dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kebahagiaan, yaitu: ketenangan psikologis (psychological well-being), kesehatan (health), penggunaan waktu (time use), pendidikan (education), ketahanan dan keragaman budaya (cultural diversity and resilience), tata kelola pemerintahan (good governance), vitalitas komunitas (community vitality), ketahanan dan keragaman lingkungan hidup (ecological diversity and resilience) dan standar hidup (living standards). Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingginya tingkat kebahagiaan, dan sebaliknya semakin rendah nilai indeks maka semakin rendah tingkat kebahagiaannya.

Apa yang dikonseptualisasikan oleh Aristoteles dan Alfarabi, serta yang dirumuskan dalam GNH tentang konsep kebahagiaan tersebut, adalah apa yang dikehendaki kita semua. Pemilu sebagai bagian dari mata rantai proses demokrasi harus mampu memberikan harapan akan terwujudnya hal tersebut.

Mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan (dan kebahagiaan) memang akan selalu menemukan dua pendapat yang berbeda. Satu pendapat mengatakan tak ada kaitan antara demokrasi dengan kesejahteraan, dan pendapat lainnya menyebutkan bahwa demokrasi memiliki hubungan dengan kesejahteraan. Dua pendapat tersebut masing-masing memiliki kajian teoritis dan argumentasinya masing-masing. Namun dalam konteks membangun harapan dan cita-cita berbangsa dan bernegara, tentunya proses demokrasi yang sedang dijalani ini haruslah memberikan makna yang positif bagi segenap masyarakat. Bukankah sebagaimana konsep dasar demokrasi yang dikemukakan oleh Lincoln bahwa demokrasi tidak hanya sebatas government of the people dan by the people, tapi juga harus for the people.

Menghubungkan demokrasi dengan tujuan kebahagiaan sebagaimana di atas memerlukan banyak variabel lain di dalamnya. Variabel-variabel tersebut harus hadir dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Konsep kebahagiaan memiliki dimensi yang sangat luas. Demokrasi sebagai faktor pendorong utama akan hadirnya kesejahteraan dan kebahagiaan tidak bisa dimaknai dan dijalankan dalam satu perspektif dan satu konteks politik semata.

Demokrasi dan pemilu tidak boleh dimaknai dan dijalankan hanya untuk persoalan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan an sich. Demokrasi harus dilihat dan dijalankan dalam spektrum yang lebih luas, yang mencakup dimensi-dimensi kebahagiaan warga masyarakat itu sendiri. Di sebelah demokrasi politik, ada demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan, demokrasi sosial, demokrasi budaya, dan demokrasi dalam konteks lainnya.

Semangat dan cita-cita luhur demokrasi harus hadir dalam konteks pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan laporan World Happiness Report 2019, ranking kebahagiaan Indonesia berada di posisi ke-92 dari 156 negara di dunia, meningkat empat peringkat dibandingkan tahun sebelumnya di urutan ke-96. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih tertinggal dari Singapura (34), Thailand (52), Filipina (69) dan Malaysia (80). Ini adalah tugas dan tanggung jawab, sekaligus tantangan bagi kita semua, khususnya para pemimpin bangsa ini dalam meningkatkan indeks tersebut. Proses demokrasi di tahun 2019 yang telah dilalui dapat menjadi motivasi dan momentum strategis untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat sebagaimana yang telah dimandatkan.

Bung Hatta mengingatkan: Demokrasi tidak akan berjalan baik apabila tidak ada rasa tanggung jawab. Demokrasi dan tanggung jawab adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa tanggung jawab, demokrasi tidak akan dapat berdiri tegak, bahkan akan kehilangan spirit dan peran vitalnya dalam membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Tanggung jawab demokrasi (democratic responsibility) harus dimiliki semua pihak, baik pemimpin maupun rakyat. Sebagaimana apa yang dikonsepkan oleh Al-Farabi bahwa masyarakat suatu Negara yang utama (al-Madinah al-Fadilah) diibaratkan dengan tubuh manusia yang terdiri dari beberapa organ. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda-beda namun dapat bekerja sama, saling membantu, bahu membahu dalam mencapai tujuan bersama, yakni kebahagiaan (al-sa’adah).

Terkait dengan konteks kebahagiaan, Yudi Latif dalam bukunya Makrifat Pagi, (2018:97) memberikan bahan perenungan: “Kebahagiaan tertinggi itu terletak pada kesanggupan untuk memberi dan meraih makna hidup. Tidak cukup makan sendiri, tetapi merasa lebih bermakna bila bisa berbagi makanan pada sesama. Tidak cukup meraih hasrat kuasa, tetapi merasa lebih bermakna bila bisa melayani harapan banyak orang.”

Sebagaimana ditegaskan dalam sela kelima Pancasila, bahwa demokrasi kita harus diorientasikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, bangsa yang religius tentu dalam melihat konsep kebahagiaan tersebut tidak hanya fokus pada dimensi lahiriah atau yang besifat materiil semata. Ada dimensi bathini yang juga mesti diperhatikan secara seimbang. Tak hanya pada konteks hidup kekinian (now) dan di sini (here), tapi juga harus mampu menembus batas, kebahagiaan untuk konteks ke-Nantian-an dan di Sana (ukhrawi). Wallahu a’lam.(*)

Be the first to comment on "Demokrasi dan Indeks Kebahagiaan"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: