Perlu Langkah Kongkret Tangani DBD

Tak Cukup dengan Rapat

Aktivis Mahasiswa Tasikmalaya Cep Lutfi Abdul Aziz

CIHIDEUNG – Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai belum melakukan aksi nyata dalam menanggulangi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD).

“Yang publik butuhkan itu jelas aksi nyata. Misalnya ada fogging massal atau apa pun. Kemarin ketika rapat di Hotel Grand Metro dengan fasilitas yang mewah namun nyatanya tidak sebanding dengan langkah konkret bagi masyarakat,” tutur Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Tasikmalaya Cep Lutfi Abdul Aziz kepada Radar, Rabu (1/7/2020).

Pihaknya mengaku kecewa dengan langkah pemkot yang hanya melakukan kegiatan seremonial. Sementara, masyarakat yang ingin mengakses fogging atau pengasapan harus merogoh kocek pribadi. “Kami memperingatkan pemerintah untuk secepatnya melakukan langkah yang jelas,” ucapnya.

“Kita ketahui bersama di bulan Maret, April dan Mei sudah melebihi ambang batas KLB (Kejadian Luar Biasa, Red). Ini pertanda lambat dan tidak seriusnya pemkot dalam menangani DBD,” sambung mantan Presma STAI Tasikmalaya itu.

Pihaknya mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam menangani DBD. Sebab, apabila mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 15 tertuang bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

“Kalau berbicara fasilitas yang hari ini berkaitan dengan pengadaan washtafel portable, kurang matang dalam perencanaan. Nah pengadaan alat cuci tangan itu kan mengeluarkan anggaran cukup besar, berapa jumlah anggaran untuk pengadaannya? Sehingga washtafel yang hari ini bertebaran di setiap puskesmas sia-sia tidak menjadi manfaat bagi masyarakat, yang ada jadi madarat,” katanya memaparkan.

Melalui hal tersebut, dia menilai adanya proses kebijakan yang tidak matang dan tidak terukur. Sehingga justru berdampak penghamburan anggaran yang tidak tepat sasaran. “Publik sedang butuhkan apa, pemerintah melangkah kemana,” keluh Lutfi.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya akan melakukan pengerahan masyarakat untuk rutin membersihkan lingkungan masing-masing, dalam upaya penanganan demam berdarah dengue (DBD). Sebab, treatment itu dinilai paling efektif dalam membasmi potensi jentik nyamuk.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menjelaskan hal itu sesuai dirinya memimpin rapat khusus penanganan DBD bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada kesempatan itu, pihaknya mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan sisa anggaran yang ada, bisa memfokuskan untuk menangani DBD. Salah satunya melakukan langkah pemberantasan jentik nyamuk secara masif.

“Salah satu langkah yang akan kita tempuh yakni melakukan pemberantasan jentik nyamuk, dengan menggerakan masyarakat. Sebab, analisis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) yang paling efektif itu gerakan menguras, membersihkan potensi genangan air supaya tidak ditumbuhi jentik nyamuk,” ujar dia. (igi)

Be the first to comment on "Tak Cukup dengan Rapat"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: