Ada 360 ASN Bermasalah, Perppu Pilkada Ditandatangani

Pilkada, Pengawasan KPK Mulai Jalan

TANDATANGANI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menandatangani Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam Rapat Kerja Tingkat I yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (30/6/2020). FOTO: FIN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) siap-siap pasang telinga dan mata dalam mengawasi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah.

Ini sejalan dengan disahkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk disahkan menjadi undang-undang.

Baca selengkapnya/berlangganan , disini

Be the first to comment on "Pilkada, Pengawasan KPK Mulai Jalan"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: