Maka dari itu, menurutnya yang perlu jadi perhatian tim penataan bukan saja jumlah PKL yang tidak sesuai dengan ruang pedestrian. Namun juga landasan hukum menempatkan pedagang di jalan. “Jangan sampai bertentangan dengan undang-undang,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Isep Rislia mengatakan bahwa hal pertama yang penting dalam penataan Cihideung yakni semangat. Hal itulah yang dia tanyakan saat bertemu langsung dengan Pj Wali Kota Tasikmalaya. “Karena kalau tidak semangat mau bagaimana bergerak, tapi katanya dia juga punya semangat itu,” ucapnya.
Terkait keberadaan PKL, dia tidak saklek bahwa Cihideung harus steril dari aktivitas mereka. Namun dia menekankan bahwa hasil pembangunan tersebut sempat menjadi kebanggaan masyarakat, dan itu harus dijaga. “Ketika semerawut kan masyarakat juga kecewa,” tuturnya.
Baca Juga:Lengkap, Jadwal Terbaru Kereta Api di Stasiun Ciamis Tahun 2023Jadwal Lengkap Kereta Api di Stasiun Banjar, Berlaku Juni 2023
Pihaknya tidak memungkiri bahwa pembangunan Jalan Cihideung juga perlu memperhatikan perekonomian. Baik toko-toko maupun PKL yang melakukan aktivitas usaha di kawasan tersebut. “Tapi tetap, pada intinya harus tetap tertata sebagai ruang publik,” pungkasnya.(*)