BANJAR, RADSIK – Persoalan penghapusan tunjangan daerah (tunda) atau TPP ASN guru bersertifikasi sampai saat ini terus berlangsung. Puncaknya Jumat pekan lalu, para guru ANS bersertifikasi tersebut turun ke jalan melakukan unjuk rasa dengan menuntut tunda atau TPP dianggarkan kembali oleh Pemkot Banjar.
Aksi turun ke jalan didasarkan kekecewaan guru ANS bersertifikasi saat audiensi dengan wali Kota Banjar. Dalam audiensi, wali Kota Banjar tidak akan memberikan TPP kembali. Namun ada titik terang karena wali kota juga berjanji akan memberikan tunda atau TPP kembali tahun 2023 dengan terlebih dahulu melalukan kajian yang matang dan hati-hati.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Jangan Lupakan Bahasa SundaVaksin Siswa Capai 92 Persen
“Melihat fenomena tersebut yang terus berlarut-larut, maka ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh wali Kota Banjar. Pertama adalah segera membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan beberapa unsur untuk melakukan studi banding ke Yogyakarta. Hal itu sebagai upaya mempelajari kebijakan terkait dengan pemberian tunda bagi guru ANS bersertifikasi,” kata pemerhati pemerintahan Sidik Firmadi, Senin (29/82022).
Kedua, kata dia, segera melakukan kajian bersama tim kerja tersebut dari hasil studi banding. Apakah sekiranya tunda atau TPP bagi guru PNS bersertifikasi di Kota Banjar memungkinkan untuk diberikan tahun 2023. Ketiga segera mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh guru ANS bersertifikasi terkait proses yang sedang diupayakan Pemerintah Kota Banjar dalam menangani masalah tunda atau TPP. “Agar mereka tenang dan bersabar menunggu proses selanjutnya, sehingga dapat fokus bekerja,” katanya.
Sidik berharap permasalahan tersebut dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Banjar. Sudah saatnya mengelola daerah dengan lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada.
“Sehingga PAD Kota Banjar dapat meningkat, dengan begitu maka Pemerintah Kota Banjar lebih leluasa dalam membelanjakan APBD, seperti misalnya meningkatkan kesejahteraan para PNS maupun masyarakat karena telah mandiri secara finansial,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar Budi Nugraha meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar tidak memberi harapan palsu dalam menentukan nasib TPP guru dari APBD tahun depan. Hal itu menyusul janji wali kota saat unjuk rasa guru sertifikasi (guser) ke Pemkot Banjar akhir pekan lalu.