INDIHIANG, RADSIK – Sejumlah alokasi belanja yang telah diproyeksikan pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022 bakal disesuaikan. Mengingat, taksiran defisit keuangan masih di angka puluhan miliar rupiah.
Selepas pemkot menyampaikan dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) pada paripurna pekan lalu, Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya membahas secara eksplisit. Hasil sementara, proyeksi belanja dengan keuangan yang ada masih selisih di angka Rp 68 miliar.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Harus Temukan Win-Win Solutionbank bjb Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Sejahterakan PPPK Melalui DPLK
“Lost pendapatan yang sudah tertaksir di awal itu seperti Rp 116 miliaran, baik transfer mau pun dana sharing, semula selisih itu di angka Rp 73 miliaran. Kemudian beberapa item belanja kita rasa bisa dirasionalkan, mentoknya di kisaran Rp 68 miliaran masih defisit,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi kepada Radar, Selasa (9/8/2022).
Kondisi tersebut, lanjut dia, secara otomatis memaksa pemkot mengencangkan ikat pinggang. Sejumlah belanja dengan alokasi besar, mesti dikurangi. Salah satunya, belanja-belanja yang dinilai tidak terlalu urjen. “Paling dari alokasi yang besar itu dikurangi-kurangi, seperti beli mesin, peralatan. Itu kan dulu sekitar Rp 23 miliar, BTT (belanja tidak terduga, Red) paling sekitaran itu yang rasional untuk dipangkas,” tuturnya.
Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya itu pun dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat. Disamping, pemkot juga diharapkan melakukan upaya serupa, supaya ada angin segar dimana sejumlah rencana bantuan ke daerah tidak terlalu banyak dikurangi. “Sebab, kita bingung juga defisit Rp 68 miliar ini sudah mentok, maka kita ke provinsi apakah perubahan ada tambahan bagi hasil pajak atau seperti apa,” keluh dia.
Pihaknya tidak berharap kejadian di tahun sebelumnya terulang. Maka, pemkot sampai akhir tahun ini mesti menutup selisih angka Rp 68 miliar agar tidak terjadi defisit. Meski pun, kata Muslim, dari sisi pendapatan daerah kelihatannya tidak bakal terjadi penambahan signifkan. “Semoga ada angin segar, sebab kita khawatir pekerjaan-pekerjaan fisik yang sudah dilelang malah uangnya tak ada. Mau gimana, seperti tahun lalu lagi kejadiannya nanti. Pajak-pajak mesti dioptimalkan, meski kita taksir penambahannya tak akan signifikan,” analisis Muslim.